Monday, December 11, 2017
Breaking News
Home » News » Tolak Mutasi Dua Pejabat Dinas Pendidikan Lamongan
Tolak Mutasi Dua Pejabat Dinas Pendidikan Lamongan
Nihrul menunjukan surat penolakan yang ditujukan kepada ketua Komisi D.(6/1) radarlamongan.com

Tolak Mutasi Dua Pejabat Dinas Pendidikan Lamongan

Info Lamongan – Pelantikan 32 pejabat  Pemkab Lamongan dipenghujung tahun 2014 lalu ditanggapi dingin oleh Dewan Pelaksana Cabang Clean Governance Lamongan, sebagai ungkapan penolakan terhadap adanya mutasi tersebut, mereka mendatanggi kantor DPRD setempat untuk menemui ketua komisi D Ali Mahfud, selasa (06/01) sore.

Meski gagal menemui Ali Mahfud dengan alasan sudah tidak berada di  Kantor,  Direktur Eksekutif Dewan Pelaksana Cabang Clean Governance Lamongan Nihrul Bahi Al Haidar, SH mengatakan, kedatangannya ke DPRD ini untuk menemui ketua Komisi D guna mengajukan surat penolakan dan keberatan dan permohonan Audiensi atas dimutasinya dua pejabat Diknas tanggal 31 desember 2014 lalu.

Ormas Clean Governance menuntut kepada Pemkab Lamongan untuk membatalkan mutasi terhadap kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat yang dilakukan mutasi serta mendesak kepada Kajaksaan Tinggi agar dengan cepat menyelesaikan kasus Unas di Lamongan.

Irul, panggilan akrab Bahi Al Haidar mengatakan, dalam mutasi di penghujung tahun 2014 lalu, terdapat dua pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang menyandang status tersangka dalam kasus bocornya soal Unas yang mengalami kenaikan jabatan, yakni Drs. Adi Suwito, M.Pd yang sebelumnya Kabid Dikmenumjur dimutasi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Drs. Kandam, M,Pd yang sebelumnya kepala SMA negeri 1 Lamongan kini menjabat sebagai Kabid Dikmemujur,” dengan status tersangka yang disandangnya, keduanya kok malah naik jabatan”, ujar Nihrul.

Direktur Eksekutif Dewan Pelaksana Cabang Clean Governance Lamongan melihat, mutasi yang dilakukan tersebut dianggap telah bertengantan dengan UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 88 ayat c serta bertolak belakang dengan pembentukan pemerintahan yang bersih menuju good governance.

“kami khawatir, dengan status yang disandang keduanya, akan berpengaruh terhadap tugas serta profesinya selama menempati jabatan yang cukup strategis,”katanya.

Disinggung siapa yang bertanggung jawab atas kasus pencurian soal ujian nasional (Unas) yang melibatkan 78 guru serta kepala sekolah di Lamongan, pria berkopya itu menuding Kepala Dinas Pendidikan la yang bertanggung jawab,” Agus Suyanto harus bertagung jawab atas kasus bocornya soal Unas di Lamongan yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Lamongan,”tegas  Nihrul sambil menunjukan surat penolakan yang ditujukan kepada ketua Komisi D.

“saya tidak ingin, kasus bocornya soal ujian nasional (Unas) yang mencoreng dunia pendidikan ini berlarut-larut seperti yang terjadi pada kasus perjalanan dinas oleh yang melibatkan anggota DPRD Lamongan serta sejumlah pejabat yang ngambang,”kata Nihrul. (ad)

 

 

 

Sumber: radarlamongan.com