Friday, September 22, 2017
Breaking News
Home » News » Distribusi Pupuk Bersubsidi di Lamongan Amburadul
Distribusi Pupuk Bersubsidi di Lamongan Amburadul
Ilustrasi

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Lamongan Amburadul

Info Lamongan – Fenomena tahunan jelang musim tanam, kelangkaan pupuk bersubsidi yang memicu harganya melambung tinggi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di Kabupaten Lamongan, seperti benang kusut yang sulit terurai. Padahal hasil tim investigasi bentukan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan, Imamurrosyiddin, ada dua faktor yang terlihat kasat mata.
Kuota tidak merata bukan untuk pertanian jadi faktor pertama. Imam menyebutkan, stok pupuk bersubsidi terutama di kawasan Bonorowo (Kalitengah, Karangbinangun, Glagah, Turi, Karanggeneng dan Sekaran), tersedot habis untuk petani tambak yang kebutuhannya lebih besar di banding lahan persawahan. “Kondisi ini ditambah banyak pemilik, penyewa dan penggarap tambak di Tuban, 80 persennya warga Lamongan. Namun untuk mencukupi kebutuhan pupuknya, tidak boleh beli di Tuban,” terang Imam, Kamis (9/4).
Praktis, untuk mencukupi kebutuhan pupuk yang digunakan sebagai median awal pakan ikan itu, mereka membeli kuota pupuk Lamongan. “Imbas situasi ini, memicu praktik jual-beli pupuk antarkios dan di atas HET. Padahal awal musim tanam petani dengan petambak kan berbeda. Dalam hal ini, petani yang akhirnya jadi korban,” bebernya.
Dia menyebut temuan di Kecamatan Sukorame yang terdiri dari 9 desa dan 39 dusun. Dari 4 kios pupuk resmi yang ada, nyaris semua jenis pupuk dijual di atas HET. Seperti jenis urea 50 kg, sesuai Permentan No. 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan HET untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015, Pasal 12 ayat 1-2, harganya Rp 90 ribu.
Namun di Sukorame dijual Rp 115 ribu. “Rata-rata dijual dengan selisih Rp 10 ribu sampai Rp 25 ribu untuk semua jenis pupuk bersubsidi,” ungkap Imam.
Untuk mengurai persoalan itu, Imam merekomendasikan satu desa 1 kios resmi.
Selain permudah pengawasan distribusi seusai Perpres Nomor 15/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, juga bisa jadi data bagi distributor untuk menambah kios resmi di desa yang belum ada. “Penambahan kios dan kuota ini hambatannya tentu dari pemilik kios lama yang tak ingin ada persaingan,” sebutnya.
Sedangkan untuk pengawasan, Imam mendesak Komisi B DPRD setempat dan aparatur negara lainnya, seperti polisi dan TNI  untuk turun mengawasi wilayahnya. Terutama jika ada indikasi kios resmi melanggar aturan, seperti tidak memiliki gudang penyimpanan sendiri. “Jika alasannya modal, kios itu mau tidak mau harus ditutup. Seperti yang terjadi di Desa Sungaigeneng Kecamatan Sekaran. Petani di sana disuruh setor uang dulu namun pupuknya baru didapat 2 bulan kemudian,” tegasnya.
Tak hanya itu, Imam juga mengkritik kinerja KP3 ( Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Lamongan terkait persoalan ini. “Problem ini kan sudah lama, harusnya KP3 sudah bisa menginventarisir permasalahan. Lantas apa kinerja KP3 selama ini, padahal lembaga ini mendapat alokasi anggaran APBD daerah,” kecam Imam sambil membeber dugaan Disperindagkop juga berperan dalam benang kusut ini.
SKPD ini dinilai tidak selektif ketika mengeluarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) serta SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), sehingga banyak ditemukan kios pupuk yang melanggar aturan. Sayang, dikonfirmasi persoalan ini, Kadisperindagkop Lamongan, Gunadi justu melimpahkan ke bawahannya. “Tanya saja ke staf saya di bagian perdagangan,” cetusnya.
Ernawan Kabid Pertanian dan Holtikultura Dinas Pertanian ketika ditemui (7/4), berkilah keberadaan kios resmi dalam 1 desa juga terkait dengan akses transportasi. “Sehingga ada 3-4 kios resmi di satu desa. Namun kios itu untuk melayani kebutuhan desa lainnya. “Tapi jujur saya sendiri baru tau. Terkait izin dan pola distribusinya itu tanggung jawab Disperindagkop,” sebutnya.
“Kami sendiri juga resah jika terjadi kelangkaan pupuk. Sebab Dinas Pertanian sudah kerja keras mengatasi, bahkan langsung ke lapangan jika ada laporan dari masyarakat. Jika benar, ya langsung hubungi pabrik atau distributornya untuk langsung mengirimi,” tutup Ernawan. (sumber: beritametro.co.id (han/zen/epe))