Wednesday, September 20, 2017
Breaking News
Home » News » Dua Kali Demo, PMII Tuntut Perketat Izin Galian C
Dua Kali Demo, PMII Tuntut Perketat Izin Galian C
Massa PMII Komisariat Unisda Sukodadi saat demo di depan Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (27/5). (surya/Hanif Manshuri)

Dua Kali Demo, PMII Tuntut Perketat Izin Galian C

Info Lamongan – Setelah sepekan sebelumnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demo ke Kantor Pemkab menunut perizinan indsutri diperketat, kini PMII Komisariat Universitas Islam Darul Ulum Sukodadi (Unisda) juga demo dengan tuntutan serupa, Rabu (27/5).

Bedanya, massa aktivis mahasiswa ini demo denga melepas baju dan sebagian mencoret – coret wajahnya ditambah ikat kepala warna putih. Sementara mahasiswi tetap dengan pakaian muslimahnya. Massa bergerak dari kantor Massa menyuarakan tuntutannya terkait keharusan memperketat perizinan industri di Lamongan.

“Silakan berikan izin industri yang tidak berdampak buruk. Dan juga perketat perizinan untuk industri,”tegas Zulfikar, sang juru bicara.

Meski terik panas menyengat, para aktifis ini seolah tidak merasakan panasnya terik matahari. Dengan telanjang dada, Para mahasiswa meminta pemkab mengawasi industri yang ada di Lamongan yang tidak mampu menjaga lingkungan.” Jangan mengotori bumi Lamongan dengan industri yang tidak perduli lingkungan,”tandasnya.

Warga Lamangan banyak merasakan dampak akan adanya industri. Apalagi tidak sedikit lahan produktif yang dicaplok para kapitalis. Mahasiswa minta Pemkab Lamongan, dalam hal ini Bupati bersikap tegas berani menolak izin industri yang tidak punya AMDAL.

Massa lebih terfokus pada tuntuntannya soal galian C Industrialisasi galian C jelas banyak menyalahi aturan. Pemilik tambang galian C melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 dan UU nomor 32 tahun 2009.

Pada kasus ini banyak pengusaha tambang galian C yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Banyak sumur – sumur warga yang kering akibat eksplorasi galian C secara membabibuta. ”Pemimpin kita lalai sehingga lepas begitu saja memberikan izin,”tandas massa. Jumlah penerimaan PAD tidak sebanding dengan dampak negative yang diakibatkan.

Mimpi buruk masyarakat Lamongan jika masalah ini tidak segera ditangani dan tidak ditindak secara serius.

Massa ditemui Asisten Tata Praja Achmad Farikh dan bubar setelah mendapat penjelasan dari Asisten. (sumber : surya.co.id)