Wednesday, September 20, 2017
Breaking News
Home » News » Penegak Hukum Tak Seriusi Laporan Dugaan Kasus Korupsi Kepala BPBD Lamongan
Penegak Hukum Tak Seriusi Laporan Dugaan Kasus Korupsi Kepala BPBD Lamongan
Gus Irul (kanan) usai melaporkan kasus dugaan korupsi di BPBD Lamongan ke Polres. (betitametro.co.id)

Penegak Hukum Tak Seriusi Laporan Dugaan Kasus Korupsi Kepala BPBD Lamongan

Dugaan korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 20 miliar masih menunggu klarifikasi dari pelapor. Kasus yang menyeret nama Kepala BPBD Lamongan Suprapto ini dilaporkan oleh LSM Clean Governance pada beberapa bulan yang lalu namun belum ada tindakan serius dari pihak penegak hukum di Lamongan.
Terlambatnya kasus ini, menurut penyidik unit III Priyanto, karena pihak pelapor belum memberikan klarifikasi ke penyidik. Pihaknya masih menunggu kesediaan pelapor untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan korupsi BPBD Lamongan.
“Prosesnya kan diklarifikasi dulu, laporannya seperti apa,kita kan belum tahu keluhanya apa, fokusnya mana, itu kan masih global, Kalau pelapor belum klarifikasi belum bisa dilanjutkan,”ujar Priyanto, Rabu (10/6)
Sedangkan menurut pihak Pelapor, Nihrul Bahi’al Haidar, SH, selama ini pihak penyidik belum pernah mengirim surat pemanggilan ke dirinya untuk dimintai klarifikasi. Pihak pelapor masih menunggu surat pemanggilan dari Penyidik Polres Lamongan.
Nihrul Bahi’al Haidar, yang Panggilan akrabnya Gus Irul ini, mengatakan pihaknya bukannya tidak mau untuk melakukan klarifikasi tetapi karena saksi pelapor mendapat terror dari orang yang tidak dikenal dengan ancaman akan dibunuh beserta istri, anak dan keluarganya. Akibat terror tersebut saksi mengalami tekanan psikologis sehingga belum bisa klarifikasi kepada penyidik polres Lamongan.
“Saksi diteror melalui via telfon dan sms, bahkan beberapa hari yang lalu rumahnya dilemparin batu dan listrik rumahnya dipadamkan sama orang yang tak dikenal. Selain itu, saksi sendiri diancaman akan dibunuh beserta istri, anak dan keluarganya, sehingga kami perlu waktu lagi untuk datang ke Polres,”jelas Gus Irul
Secara terpisah Ainurrofiq, ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), menyayangkan korupsi untuk bencana alam terjadi di BPBD Lamongan padahal bantuan itu untuk orang yang lagi kesusahan. Apalagi dugaan korupsi di BPPD senilai Rp. 20 miliar dengan terlapor Suprapto.
Bahkan dia sangat mendukung langkah LSM CG dengan melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh suprapto. Korupsi harus diberantas meski melibatkan pejabat Negara karena merugikan negara dan masyarakat.
Dana yang dikorupsi sebenarnya haknya masyarakat bukan haknya pejabat, tetapi dengan korupsi berarti pejabat mendholimi masyarakat. Ainnurrofiq mendorong LSM CG terus maju dan tidak perlu takut menghadapi ancaman baik dari pejabat yang bersangkutan maupun dari pihak lain.
Dia berharap pihak penegak hukum segera menindalanjuti laporan dugaan korupsi yang melibatkan kepala BPBD Suprapto SH. Bila tidak segera dilanjuti laporan LSM CG dikhawatirkan laporan itu menumpuk di meja dan akhirnya tertutup dengan kasus lainnya.
“Kalau tidak segera ditindak akan menjadi pekerjaan yang menumpuk, saya berharap pihak penegak hukum bergerak cepat, biar masyarakat senang melihat hasil laporan itu,”papar Ainurrofik.
Dalam pengaduan itu LSM CG menduga bahwa dalam kasus dugaan korupsi di BPBD Lamongan berpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 20 miliar. Besarnya nilai kerugian karena anggaran BPBD untuk penanggulangan bencana pada 2011, didapat dari APBN, APBD Jatim dan APBD Lamongan.
Penyelewengan dana bantuan ini dengan modus memberikan bantuan air bersih. Namun faktanya tidak pernah direalisasikan kendati laporan Suprapto Kepala BPBD Lamongan sudah diterima masyarakat.
“Kami tahu setelah mendapat pengaduan dari masyarakat. Hasil investigasi tim yang kami terjunkan juga memperkuat indikasi itu. Yang katanya dialihkan ke lokasi lain tidak sesuai dengan ketentuan awal, juga tidak pernah diterima warga,” terang Khoirul Rozikin
Selain itu, pihaknya juga temukan indikasi permainan pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur. “Dari SK yang dipegangnya (Suprapto), pelaksana pengadaan bukanlah pejabat yang telah di-SK kan sebagai pelaksana, melainkan dilakukan oleh kepala badan beserta sekretaris yang sebenarnya tidak memiliki wewenang,” ujarnya.
Sayangnya, kepala BPBD Lamongan Suprapto ketika dikonfimasi beberapa kali melalui via selulernya terdengar suara nada aktif namun tidak ada direspon. (sumber; metropantura.com)