Friday, September 22, 2017
Breaking News
Home » News » PMII Sorot Proses Pemilihan Ketua DPD KNPI Lamongan
PMII Sorot Proses Pemilihan Ketua DPD KNPI Lamongan
Suasana Musda X KNPI Lamongan sudah panas sejak sebelum pemilihan

PMII Sorot Proses Pemilihan Ketua DPD KNPI Lamongan

Info Lamongan – Musyawarah Daerah X DPD KNPI Lamongan terus jadi sorotan organisasi kepemudaan (OKP), lantaran dinilai sarat pelanggaran peraturan organisasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Setelah unsur Ansor, giliran Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lamongan yang mensinyalir beberapa pelanggaran dalam proses pemilihan ketua.

Ketua Umum PMII Lamongan, Anik Vidiasari menyebutkan, selain pelanggaran peraturan organisasi tentang tata tertib peserta Musda, juga keberadaan unsur Pengurus Kecamatan (PK) yang harusnya sebagai peserta peninjau namun dalam Musda diberi status peserta penuh yang punya memiliki hak suara dan hak memilih.

Langkah wakil DPD KNPI Jatim, M Saifullah Maksum yang melakukan komunikasi telepon via pengeras suara dengan pengurus DPP KNPI, disebut aktivis perempuan ini juga bagian dari skenario untuk memuluskan pemilihan Debby Kurniawan secara aklamasi periode 2015-2018. “Itu adalah siasat untuk menjadikan incumbent yang anak bupati agar terpilih kembali,” ketus Vidiasari, Senin (16/6) malam.

Selain itu, Vidiasari mencium praktik money politic ketika proses penjaringan suara. Indikasi itu dikuatkan dengan aturan panitia Musda bahwa setiap OKP/PK harus memberikan stempelnya sebagai dukungan rekomendasi calon ketua DPD KNPI Lamongan. “Ada cara-cara kotor dengan bermain money politic saat pemilihan Ketua KNPI Lamongan. Itu sama saja dengan pembodohan,” tudingnya.
Tak hanya itu, Anik membenarkan pernyataan PC GP Ansor Lamongan, Mashuri yang menyebutkan terpilihnya Debby yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lamongan tidak sesuai dengan UU Nomor 40/2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan, “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun“. “Saat terpilih, usia incumben sudah melebihi ketentuan UU. Hasil Musda termasuk cacat hukum harusnya,” tegasnya.

Karena itu, PMII Lamongan dan 4 OKP lainnya yang soroti hasil Musda KNPI Lamongan, meminta semua OKP tidak menutup mata dengan fakta-fakta yang ada. Apalagi kebobrokan terindikasi pada penggunaan anggaran KNPI Lamongan periode 2011-2015 karena tidak ada LPJ. Padahal KNPI Lamongan dapat dana hibah dari APBD setempat per tahunnya sebesar Rp 100 juta. (nun/han/zen/epe). (sumber: beritametro.co.id)