Sunday, October 22, 2017
Breaking News
Home » News » Ojek Aplikasi Perlu Regulasi
Ojek Aplikasi Perlu Regulasi
ejumlah driver Gojek, yang menyediakan jasa angkutan ojek melalui aplikasi. (nsi.vc)

Ojek Aplikasi Perlu Regulasi

InfoLamongan.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Polri menindak operasional ojek berbasis aplikasi di Indonesia. Sepeda motor dalam hal apapun tidak dibenarkan dijadikan angkutan umum dengan alasan keselamatan.

“Saya sudah minta Kapolri untuk ditertibkan. Kenapa dulu tidak dibuat jadi transportasi umum karena pertimbangan keselamatan,” kata Jonan pada pembukaan diskusi transportasi di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia pun mengisyaratkan perubahan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila penertiban tidak berjalan baik. Perubahan untuk meregulasi ojek berbasis aplikasi yang semakin menjamur di jalan raya. “Kalau ditertibkan juga tidak bisa, bagaimana? Ya undang-undangnya diubah,” ujar dia.

Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombespol Istiono mengatakan, hingga kini belum melakukan penertiban seperti yang diminta Menteri Jonan. Penertiban ojek berbasis aplikasi tidak mudah dan membutuhkan kajian mendalam tentang masalah tersebut seperti aspek keamanan, hingga aspek sosial.

“Tentu sudah dikirim surat ke Kapolri tapi Kapolri juga tidak bisa serta merta melakukan tindakan begitu saja,” katanya.

Sejumlah pihak yang berkaitan kelalulintasan dinilai harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak polisi saja yang harus menyelesaikannya. Semua stakeholder yang berkaitan dengan kelalulintasan juga harus duduk bersama menyelesaikannya.

Menurut dia, langkah ideal menertibkan praktik ojek berbasis aplikasi yaitu mengubah regulasi atau UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebab selama ini masyarakat membutuhkan ojek berbasis aplikasi untuk dapat berkegiatan dengan cepat, aman, dan mudah dijangkau.

“UU 22/2009 ini memang perlu revisi tergantung kebijakan pemerintah bagaimana merespon fenomena ojek di Jakarta,” katanya.

Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono meminta kejelasan pemerintah mengenai regulasi yang digunakan ojek berbasis aplikasi ini. Sejumlah anggota Organda sudah dirugikan atas kehadiran ojek berbasis aplikasi. “UU perlu kejelasan tentang pelanggaran ketentuan ini dan itu jelas-jelas melanggar,” katanya.

Sebagian besar keberlangsungan bisnis aplikasi ojek online bukan investor dalam negeri. Padahal, kata dia, untuk dapat membuka badan usaha transportasi dalam negeri sebagian besar harus investor dalam negeri.

Organda menolak regulasi yang menaungi ojek berbasis aplikasi. Walau menyajikan keamanan, kecepatan, dan mudah dijangkau, tetapi aspek keselamatan tidak dapat ditawar oleh jenis kendaraan manapun. “Kalau mengorbankan keselamatan tidak bisa,” katanya.

Beberapa negara bahkan telah memprotes keberadaan transportasi ilegal berbasis aplikasi seperti Korea Selatan, China, Meksiko, dan Prancis. Anggota transportasi di negara-negara tersebut bahkan demo besar-besaran menolak transportasi tersebut. “Masa iya kita harus seperti itu dulu,” ujar dia. (Sumber: harnas.co)