Wednesday, September 20, 2017
Breaking News
Home » News » Panwascam, Pasangan FAKTA Lakukan Dua Pelanggaran Kampanye
Panwascam, Pasangan FAKTA Lakukan Dua Pelanggaran Kampanye
Paslon Cabup – cawabup Lamongan Fadeli – Kartika Hidayati (Fakta) saat berangka mendaftar ke Kantor KPU, Minggu (26/7) . Sumber: Surya/Hanif Manshuri

Panwascam, Pasangan FAKTA Lakukan Dua Pelanggaran Kampanye

InfoLamongan – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Lamongan tegas menyebut pasangan calon Bupati maupun Wakil Bupati Lamongan Fadeli-Kartika Hidayati melakukan dua pelanggaran kampanye.

Yang pertama dalam acara belajar manasik haji yang diikuti 11 ribu anak-anak TK dan PAUD, Ketua Panwascam Lamongan Tri Sudarmanto, mengatakan apa yang dilakukan pasangan dengan jargon FAKTA tersebut ilegal.

“Hal-hal diluar perencanaan yang asli, ilegal karena kegiatan tidak ada pemberitahuan resmi. Acara tersebut kegiatannya TK manasik haji, yang jelas acara tersebut bukan acara kampanye, karena acara kampanye terbuka juga belum ada,” tandasnya.

Apalagi, pada hari ini, Kamis (26/11/) pasangan nomer urut 2 ini tidak memiliki jadwal kampanye di Daerah Pemilihan (dapil) 1. Jadi pasangan ini tidak ada agenda kampanye di dapil 1. Namun, sambung Tri Sudarmanto dalam kegiatan tersebut ditengarai ada unsur kampanye. Sebab, ada ajakan untuk mendukung dan memilih nomer urut 2 dalam Pemilukada Lamongan 9 Desember mendatang.

“Terkait materi kegiatan, berdasarkan yang masuk pada kegiatan tadi itu ada unsur kampanye,”ungkapnya.

Tak hanya melakukan kampanye terselubung, pasangan nomer urut 2 ini juga melibatkan anak-anak. Pasalnya, ajakan untuk memilih di lakukan di depan ribuan anak-anak yang ikut kegiatan belajar manasik haji.

Yang jelas melibatkan anak-anak itu dari sisi etika melanggar. Karena mereka belum mempunyai hak pilih. Keberadaan anak-anak di bawah umur sering terlihat saat perhelatan politik, terutama saat kampanye. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemilu. Pada pasal 15 UU 23 tahun 2015 menyebutkan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik.

Tri Sudarmanto mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah termasuk kategori pelanggaran atau tidak.

“Kita akan lakukan kajian dan selanjutnya kalau ada pelanggaran akan kita rekomendasi ke panwaskab untuk dilakukan penindakan,”tegasnya. (sumber : surya.co.id)